LG Cimahi — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Laskar Generasi Indonesia Berani (Gibran) Jawa Barat langsung mengakselerasi gerak organisasi dengan menyerahkan Surat Keputusan (SK) definitif kepada 26 Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
Penyerahan ini menjadi penanda dimulainya eksekusi program kerja 100 hari di masing-masing daerah.
SK Jadi Mandat, Bukan Sekadar Administrasi
Penyerahan SK berlangsung dalam rangkaian Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) yang sebelumnya diisi pemaparan program strategis dari tiap DPD.
DPW menegaskan bahwa momentum ini bukan sekadar seremoni, melainkan titik awal kerja nyata organisasi.
Ketua DPW Laskar Gibran Jawa Barat, Hery Sunandar, menekankan bahwa SK memiliki konsekuensi langsung terhadap kinerja di lapangan.
“SK ini adalah amanah bagi setiap DPD untuk bekerja nyata di tengah masyarakat,” ujar Hery, Sabtu (30/05/2026).
Ia meminta seluruh pengurus daerah segera mengeksekusi program tanpa menunda waktu, sejalan dengan arah organisasi yang menuntut kecepatan dan ketepatan aksi.
Struktur Hampir Rampung, Satu Daerah Dikejar
Hery menyebutkan, penyerahan SK kepada 26 dari 27 DPD menandai hampir selesainya pembentukan struktur organisasi tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat.
Ia mendorong satu daerah yang belum rampung agar segera menyelesaikan proses administratif.
Menurutnya, legalitas organisasi harus berbanding lurus dengan aksi nyata.
Setiap DPD wajib menjalankan program 100 hari berdasarkan gagasan mandiri yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
DPW secara sengaja tidak menerapkan pola seragam.
Sebaliknya, organisasi memberi ruang kreativitas agar setiap program benar-benar menjawab persoalan riil masyarakat.
Program Akar Rumput Jadi Prioritas
Mayoritas program yang dipaparkan DPD mendapat apresiasi karena dinilai menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Fokus utama mengarah pada sektor lingkungan, pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan.
“Program yang teman-teman DPD sampaikan, sudah menyentuh titik terbawah masyarakat,” kata Hery.
Pendekatan berbasis akar rumput ini dinilai lebih efektif dibanding model top-down.
DPW meyakini, strategi ini akan memperkuat legitimasi organisasi di tengah publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Evaluasi Ketat, Reshuffle Terbuka
Selain mendorong percepatan kerja, DPW juga menyiapkan sistem evaluasi berkala.
Hery menegaskan bahwa DPW bersama DPP akan memantau perkembangan program selama periode 100 hari.
Evaluasi mencakup capaian, efektivitas, hingga dampak nyata program.
Bahkan, DPW tidak menutup kemungkinan melakukan perombakan struktur jika kinerja tidak memenuhi target.
“Evaluasi akan berjalan berkala, dan tidak menutup kemungkinan terjadi reshuffle jika kinerja belum sesuai,” tegasnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen DPW dalam membangun organisasi berbasis kinerja, bukan sekadar loyalitas struktural.
Digitalisasi dan Sinkronisasi Program
DPW juga memperkuat sistem organisasi melalui sinkronisasi antara DPD, DPW, dan DPP.
Seluruh laporan program akan tersusun secara berjenjang sebagai bagian dari kontrol organisasi.
Selain itu, DPW mulai mendorong digitalisasi, termasuk pelaporan berbasis sistem, pengelolaan database kader, hingga optimalisasi media center di tiap daerah.
Dengan sistem terintegrasi, organisasi akan mampu memantau aktivitas secara real-time dan transparan.
Penguatan Struktur Tingkat Wilayah
Dalam kesempatan yang sama, DPW juga menyerahkan SK kepada pengurus wilayah sesuai bidang masing-masing.
Langkah ini memperjelas pembagian tugas dan memperkuat mesin organisasi di tingkat provinsi.
Setiap bidang wajib aktif mendukung program daerah, mulai dari komunikasi publik, pengembangan kader, hingga pengawasan internal.
Transformasi Menuju Organisasi Modern
Melalui penyerahan SK dan peluncuran program 100 hari, DPW Laskar Gibran Jawa Barat menegaskan arah transformasi organisasi menjadi lebih modern, responsif, dan terukur.
Rakorwil kini tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga ruang uji gagasan dan konsolidasi kekuatan.
Dengan kombinasi legalitas formal, program konkret, serta evaluasi ketat, DPW optimistis seluruh DPD mampu bergerak cepat dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat Jawa Barat.
